Buntok # – Jajaran DPRD Barito Selatan telah merangkum lima bidang terkait usulan masyarakat saat para wakil rakyat menggelar reses. Kelima bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bidang keagamaan dan fasilitas sosial, serta bidang perekonomian. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Barsel.
Dalam bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di beberapa desa guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penambahan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Bantuan sarana pendidikan seperti buku dan seragam sekolah bagi siswa yang kurang mampu juga menjadi usulan masyarakat.
Dalam bidang kesehatan, masyarakat meminta penyediaan fasilitas kesehatan dan peralatan medis di Poskesdes maupun puskesmas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Penambahan tenaga medis dan paramedis juga diusulkan agar pelayanan kesehatan terutama di tingkat desa dapat ditingkatkan.
“Karena pembangunan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu juga menjadi usulan untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik, ” kata Hj. Enung, kepada media ini Senin, (15/01/2024).
Dalam bidang infrastruktur tambahnya, masyarakat mengharapkan rehabilitasi jembatan dan akses jalan di berbagai desa guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Penyediaan air bersih, pembangunan siring penahan ablasi, peningkatan akses listrik, dan perbaikan jaringan telekomunikasi juga menjadi usulan untuk mendukung konektivitas dan akses informasi.
Pada bidang keagamaan dan fasilitas sosial, masyarakat mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keagamaan seperti masjid dan gereja, serta penyediaan alat ibadah dan fasilitas sosial lainnya. Selain itu, pembangunan dan peningkatan pusat kegiatan masyarakat serta aula serbaguna juga menjadi usulan.
Dalam bidang perekonomian, masyarakat mengusulkan bantuan untuk nelayan, peternak, dan petani, serta penetapan dana pengembangan ekonomi seperti kawasan industri. Pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga diusulkan agar dapat ditingkatkan guna meminimalisir pelanggaran ketentuan dan penyelewengan.
“Hasil rangkuman aspirasi masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program dan proyek yang responsif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, Tutup Hj. Enung Irawati.
