 |
| . |
Buntok # - Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan, Hawino, ST. M.Eng, menegaskan komitmen pihaknya dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui pembinaan jasa konstruksi. Dalam wawancara di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2025).
“Kami selalu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, masukan dari masyarakat dan diskusi dengan pemangku kepentingan sangat kami perhatikan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujar Hawino.
Salah satu fokus utama Dinas PUPR adalah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan terkini, Selain itu, aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, baik jalan, jembatan, sungai, maupun irigasi, turut menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.
“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah,” imbuhnya.
Dalam hal pengendalian biaya proyek, Dinas PUPR juga secara berkala melakukan survei harga satuan bahan bangunan dan upah tenaga kerja, hal ini dilakukan setiap dua semester guna memastikan harga yang wajar dan sesuai standar region.
Hawino juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap proyek konstruksi, menurutnya selain memastikan proyek berjalan lancar, keselamatan tenaga kerja dan masyarakat sekitar juga harus menjadi prioritas.
Dinas PUPR juga mendorong penyedia jasa untuk selalu mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, jangan keluar dari spesifikasi teknis karena itu sudah berdasarkan penelitian, jika ada pelanggaran, kualitas proyek akan menurun dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, tegasnya.
Hawino juga mengingatkan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi, setiap pekerja harus memiliki sertifikasi sesuai standar, baik untuk operator, teknisi, maupun jenjang lainnya.
“Agar tenaga kerja kita semakin kompeten dan profesional, maka BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga harus dipastikan agar perlindungan tenaga kerja lebih optimal,” pungkasnya. (Rizal)
