 |
| . |
Buntok | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan, Dr. Ita Minarni, ST., MT., menyampaikan pandangannya dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan, Kamis (24/4/2025)
"Pentingnya inovasi dan sinergi antarinstansi dalam menggali potensi PAD yang belum optimal. Ia menyoroti bahwa banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Selatan belum berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah," Kata Dr. Ita Minarni, ST. MT., terkait pandangannya dalam Rapat Koordinasi Pendapatan PAD tersebut.
Menurutnya Perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di wilayah Barito Selatan, termasuk yang berada di atas atau di sepanjang sungai wilayah DAS Barito, harus kita data dan awasi secara ketat. Ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas usaha memberikan kontribusi terhadap PAD.
Dikatakannya, penertiban terhadap pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
"Selama ini PAD kita masih sangat minim. Maka dari itu, kita harus bertindak cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dr. Ita juga menyebutkan bahwa landasan hukum untuk melakukan penertiban sudah sangat jelas. Kita sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur soal izin, pajak, dan retribusi. Bahkan di tingkat daerah, sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi pedoman teknisnya.
"Langkah konkret yang segera dilakukan, adalah pembentukan tim khusus untuk turun langsung ke lapangan. Tim ini nantinya akan bertugas mengidentifikasi aktivitas usaha yang belum taat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah," Tegas Ita Lagi.
kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan. Maka dari itu lanjut Ita, kita tidak bisa bekerja sendiri, "Dukungan dari semua pihak sangat penting agar kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan resistensi,” ujar Ita.
